RM.id Rakyat Merdeka – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa poin krusial dari rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, terkait isu penting mengenai kebijakan sawit di Indonesia.
Salah satunya, realisasi program penanaman kembali (replanting) sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.
Airlangga menekankan, salah satu penghambat utama realisasi replanting sawit adalah regulasi yang mempersulit pekebun rakyat.
“Tadi diminta untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian, karena sawah atau kebun rakyat tidak bisa replanting karena harus memenuhi dua hal. Selain sertifikat, juga harus ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” papar Airlangga.
Pemerintah berencana meningkatkan dana replanting sawit, dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare.
Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun, selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah.
“Dari hasil kajian naskah akademik dan hasil komunikasi dengan para pekebun, untuk replanting, mereka baru bisa berbuah di tahun keempat. Sehingga, kalau dananya Rp 30 juta, itu hanya cukup untuk hidup di tahun pertama. Beli bibit dan hidup di tahun pertama,” jelas Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan, yang masih menjadi hambatan bagi pekebun rakyat.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi belum terlaksana dengan baik.
Rapat juga membahas rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa kepada keluarga pekebun, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat.
“Rapat akan dilanjutkan untuk membahas isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret,” pungkas Airlangga.https://madusekali.com/wp-admin/