Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik penggunaan bantuan sosial atau bansos sebagai alat politik mencuat jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan ramai di publik pernyataan dari salah satu tim pemenangan capres bansos itu pemberian Presiden Joko Widodo.
Kubu capres lainnya pun merespons penggiringan opini di publik yang mengatakan bahwa bansos diberikan oleh Presiden Jokowi. Ini adalah pernyataan keliru. Bahkan ada kubu yang menganggap ini sebagai sikap politisasi bansos. Padahal, bansos adalah program pemerintah yang dananya bersumber dari pajak rakyat yang dititipkan melalui APBN.
Penting diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan progres anggaran program bansos atau perlindungan sosial sebagai bagian dari kinerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekali dalam sebulan, yakni saat konferensi pers APBN KITA.
Pada konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023 awal tahun ini (2/1/2023), Sri Mulyani menegaskan program perlindungan sosial merupakan salah satu program prioritas yang mendapatkan kucuran dana terbesar dari APBN. Sepanjang 2023, dana APBN yang keluar untuk program itu senilai Rp 443,4 triliun.
“Ini belanja yang terbesar lain yang untuk masyarakat langsung,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2023 di kantornya, seperti dikutip Kamis (4/1/2023).
Total dana Rp 443,4 triliun yang turun 3,7% dari realisasi 2022 sebesar Rp 460,6 triliun itu digunakan untuk berbagai program bansos 2023. Di antaranya seperti seperti penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH Rp 28,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga, hingga bantuan kartu sembako Rp 44,5 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Adapula berupa bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Selain itu, juga dalam bentuk subsidi BBM Rp 21,3 triliun, subsidi listrik Rp 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp 40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.
Dana itu tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan non K/L, melainkan juga disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT Desa senilai Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.
“Artinya belanja bansos ini cukup dijaga pada level yang cukup tinggi. Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kita melakukan beberapa tambahan penebalan bansos,” tegas Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, pernyataan terkait Bansos pemberian Jokowi marak muncul di Youtube dan disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat Kampanye Politik di Kendal. Ia sebetulnya saat itu menanyakan kepada hadirin BLT dan bansos pemberian siapa. Lalu dijawab hadirin dari Jokowi.
“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok. Gibran tuh sopo sih?” kata Zulhas seperti disiarkan Youtube Metro TV dan SINDOnews, dikutip Kamis (4/1/2023).
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah jadi komoditi berbau politik.
“Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statemen seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan,” kata Ganjar mengutip Detikcom, usai blusukan di Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023). https://berharaplahlagi.com/