Layani Masyarakat Sambut Lebaran

Menhub Kerja Ekstra, Pastikan Mudik Lancar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono (kedua kanan) Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi ( kiri), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati (kedua kiri) dan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Aan Suhanan (kanan), hadir memgikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4/24). Raker ini membahas persiapan mudik lebaran 2024. Foto: TEDY OCTARIAWAN KROEN / RM
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono (kedua kanan) Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi ( kiri), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati (kedua kiri) dan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Aan Suhanan (kanan), hadir memgikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4/24). Raker ini membahas persiapan mudik lebaran 2024. Foto: TEDY OCTARIAWAN KROEN / RM

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah sudah memaksimalkan semua persiapan untuk menyambut mudik Lebaran. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku telah melakukan berbagai langkah dan upaya maksimal untuk melayani masyarakat selama angkutan arus mudik maupun balik, di semua lintas moda transportasi.

“Momen Idul Fitri sudah disiap­kan dengan hati-hati dan seksama. Kita menyambutnya dengan mengkoordinasikan sampai pe­nyediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan pelayanan transpor­tasi lain,” kata BKS- sapaan Budi Karya Sumadi terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa (2/4/2024)

Menurut BKS, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyiapkan angkutan mudik Lebaran, baik dari pemeriksaan kelaikan operasi (ramp check) kendaraan angkutan, serta sa­rana dan prasarana lainnya.

Selain itu, berkoordinasi dengan lintas sektor termasuk menyiapkan Posko Mudik yang akan dibuka pada 3-18 April. Dengan begitu, masyarakat yang mudik bisa sam­pai ke kampung halaman, bahkan ketika balik pun tetap dalam keadaan aman dan nyaman.

BKS menjelaskan, mudik Lebaran sebagai suatu tradisi nasional yang menggembirakan, dan pulang kampung menjadi suatu keinginan banyak orang setiap tahun untuk bertemu keluarga tercinta. Jadi, Kemenhub berupaya memberikan layanan yang terbaik sesuai slogan yang dihadirkan, yakni Mudik Ceria Penuh Makna.

“Tentu kolaborasi menjadi hal yang penting, bahkan Pak Presi­den berulang kali memerintahkan kami sebagai pembantunya untuk melayani dengan baik,” katanya.

BKS mengatakan, Kemenhub bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga survei lainnya telah melakukan survei. Sebanyak 193,6 juta orang diprediksi akan bergerak selama libur Lebaran 2024.

“Karenanya, kami melakukan upaya ekstra. Ada yang mudik dengan kereta api, bus, mobil pribadi dan motor cukup banyak,” tutur BKS.

Meski begitu, BKS mengajak masyarakat ketika mudik meng­gunakan transportasi massal. Apalagi, Kemenhub menyiap­kan mudik gratis melalui kapal laut, kereta api dan bus.

Untuk mudik gratis lewat darat yang disiapkan Kemenhub akan menyasar 33 kota dengan target 40.088 ribu dan 900 unit motor, bakal diangkut menggu­nakan 722 bus.

Kemudian, mudik gratis dengan kereta api kuota yang disiapkan se­banyak 28.196 orang, dan 12.280 untuk motor di 18 stasiun.

Sedangkan, untuk mudik gratis lewat kapal laut kuota yang disiap­kan sebanyak 39.289 penumpang dan 4.800 untuk kendaraan roda dua di luar motor listrik.

Mudik gratis melalui transpor­tasi laut melibatkan perusahaan swasta dan BUMN, dengan kuota untuk ribuan orang.

“Mudik gratis ini bukan hanya domain Kementerian Perhubungan. Tetapi juga dilakukan oleh BUMN, kepolisian, Kemente­rian lainnya dan Pemda melaku­kan upaya itu,” kata BKS.

BKS juga mengimbau agar masyarakat melakukan mudik lebih awal di H-5 Lebaran. Kare­na Kemenhub memprediksi pun­cak arus mudik pada H-3 hingga H-2 Hari Raya Idul Fitri.

“Kami bersama seluruh Kapolres di Jawa Tengah melakukan penert­iban bagi pengguna pengguna jalan yang tidak menaati aturan secara baik. Dan daerah kemacetan ten­tunya akan menjadi titik-titik yang kami perhatikan,” tegasnya.

Tarif Batas Atas

BKS juga memastikan, selama periode Libur Lebaran 2024 ini tidak ada tiket yang melampaui Tarif Ba­tas Atas (TBA) alias kemahalan.

Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan ada maskapai yang melanggar TBA. Dengan demiki­an, tidak ada tiket pesawat yang kemahalan melampaui batas.“Alhamdulillah, selama masa mudik ini tidak ada TBA yang dilampaui,” terangnya.

Selain itu, BKS juga menegaskan bahwa tarif batas tiket harus terus dicek dan diawasi dengan baik. Tidak hanya untuk pesawat, tetapi juga moda transportasi lain­nya seperti kereta api hingga bus.

Maskapai diminta agar tidak menjual harga tiket pesawat kelas ekonomi di atas TBA yang ditetapkan Pemerintah. Maska­pai yang ketahuan menjual tiket di atas TBA bakal disanksi.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan, dari pengawasan Kemenhub belum ada maskapai yang melanggar tarif batas atas tiket pesawat. Meski se­mua maskapai menaikkan harga, Adita bilang harga tiket masih dalam koridor sesuai aturan.

“Kami terus pantau harga masih dalam koridor,” kata Adita.

Adita mengatakan, khusus harga yang tertera pada Online Travel Agent (OTA), memang perlu dicermati lebih mendalam untuk para calon penumpang apakah tarif yang ditawarkan penerbangan langsung atau tran­sit. Pasalnya, penarifan pesawat dihitung per sekali penerbangan saja. Maka wajar, untuk penerbangan transit harganya bisa naik jauh lebih mahal.

Masyarakat, kata Adita, juga perlu cermat melakukan pengecekan kelas penerbangan. Sejauh ini, yang diatur Pemerintah adaah tarif ekonomi saja. Sedangkan tarif kelas bisnis, tidak diatur.https://madusekali.com/wp-admin/

Banyak Perusahaan Kesulitan Bayar THR

Kemnaker Minta Jangan Ada PHK Jelang Lebaran

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri. (Foto: Dok. Kemnaker)
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri. (Foto: Dok. Kemnaker)

RM.id  Rakyat Merdeka – Sejumlah serikat pekerja mengeluh ada perusahaan yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan, ada perusahaan yang memilih melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesulitan keuangan. Akibatnya, ada pekerja yang tidak menerima THR dan kehilangan pekerjaan jelang Lebaran.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya telah meminta pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan PHK, untuk melakukan penundaan.

Menurut dia, pihaknya menerima sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR. Di an­taranya, perusahaan yang ingin meminta pendapat Kemnaker terkait PHK.

“Beberapa perusahaan datang konsultasi mau PHK sebelum Lebaran 2024. Kami minta tunda, agar tidak ada PHK bulan ini. Mudah-mudahan, bulan ke depan juga tidak ada PHK,” ujar Indah di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Posko Kemnaker dibuka sejak 18 Maret dan telah melayani ratusan konsultasi seputar THR dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

Berdasarkan saran Kemnaker, ungkap dia, para pengusaha yang ingin mem-PHK pekerjan­ya sebelum Hari Raya Idul Fitri, akhinya tidak melakukan PHK.

“Para pekerja di perusahaan tersebut masih berhak menerima hak berupa THR. Alhamdulillah, tahun ini jauh lebih baik, kita bersyukur. Terima kasih kepada perusahaan dan manajemen pen­gusaha yang comply, serta patuh mengikuti surat edaran Menaker untuk membayar THR tepat waktu,” katanya.

Indah menambahkan, pe­kerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Tapi, ada pengec­ualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

“Begitu juga dengan peker­ja yang sudah terkena PHK. Mengacu pada Permenaker 6 Tahun 2016, jika karyawan kena PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka yang bersangkutan berhak mendapat THR,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, gelombang PHK di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional, sudah menelan korban sebanyak 1 juta orang. Angka itu akumulasi PHK sejak kuartal akhir tahun 2022.

Menurut Gita, gelombang PHK di industri TPT nasional terjadi karena rentetan tekanan yang menyebabkan utilisasi pabrik terus anjlok. Mulai dari pelemahan ekspor, hingga resesi ekonomi di negara-negara tujuan ekspor utama TPT Indonesia. Produk tak terjual menyebabkan pabrik mengurangi kapasitas, kemudian memangkas jam kerja hingga PHK.

“Waktu utilisasi kita 80 persen, tenaga kerja langsung ada 3,7 juta orang. Ini di industri TPT ya. Ketika kemarin turun ke 45 persen, tenaga kerja berkurang hingga 1 juta orang. Nggak mungkin utilisasi turun, jumlah tenaga kerjanya tetap,” terangnya.

Gita memprediksi, tren PHK akan berlanjut. Namun, dia op­timistis, gelombang PHK akan berhenti setelah Lebaran 2024.

“Sepertinya, PHK berhenti pasca Lebaran. Ini ditandai dengan munculnya tren positif di industri manufaktur nasional,” tandasnya.

Di media sosial X, banyak ne­tizen yang mengeluhkan aturan THR dan PHK yang tidak me­lindungi pekerja. Sebab, banyak perusahaan yang tidak mem­bayarkan THR dan mengancam akan mem-PHK pekerjanya.

Akun @ujungkelon mengung­kapkan, PHK sebelum Lebaran masih terjadi. Selain kehilangan pekerjaan, para pekerja juga dipastikan tidak mendapat THR.

“Syukur-syukur dapat pe­sangon, ada yang cuma gaji terakhir, THR dan bonus. Nggak kebayang rasanya pasti campur aduk,” cuitnya.

Akun @rushley94 men­gatakan, sebagai pekerja out­sourcing, dia hanya bisa pasrah jika tidak dapat THR. Dia pun berharap agar tidak di-PHK, karena sulit mencari pekerjaan baru.

“Meski outsourcing, gue ber­harap dapat hak seperti kary­awan tetap, seperti BPJS kes­ehatan, BPJS Ketenagakerjaan, THR, dan dapat kompensasi akhir kontrak. Tapi, sekarang cuma dapat gaji pokok, nggak ada uang makan dan transport, nggak ada bonus. Malah bisa di-PHK sewaktu waktu,” tuturnya.

Senada, akun @minmin04343 juga mengeluhkan situasi di tempat kerjanya meski pandemi Covid-19 sudah usai.

“4 tahun terakhir gaji tidak pernah full, THR dicicil memu­lu. Yang kena PHK bertahap pesangon pun tidak 100 pers­en. Sisa cuti pun hangus tidak dibayar,” keluhnya.

Sementara, akun @pejuangci­cilan menceritakan, perusahaan sudah mulai kesulitan mem­bayarkan THR berarti situasinya bakal memburuk.

“Kalau karyawan yang dapat THR aja dicicil berarti akan ada banyak yang di PHK setelah Lebaran,” ungkapnya.

Akun @mengamien bersu­ara lebih lantang. Dia geram dengan kebijakan perusahaan yang mem-PHK karyawan demi menghindari kewajiban mem­bayar THR, tapi usai Lebaran buka lowongan lagi.

“Nggak benar itu kantornya. Itu sih nggak mau kasih THR, makanya sengaja di PHK dulu,” cetusnya.

Akun @arie_havani juga membenarkan fenomena terse­but.

“Saya bersyukur aja masih punya pekerjaan. Di sini pe­rusahaan pada bersih-bersih karyawannya, diusir-usirin den­gan PHK secara halus, agar beban anggaran THR berkurang. Setelah Lebaran buka lagi lo­wongan besar-besaran,” ucap­nya.https://madusekali.com/wp-admin/

Atasi Macet Arus Balik

Jasa Marga Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol KM 62-47 Arah Jakarta

Ilustrasi. (Dok. Antara)
Ilustrasi. (Dok. Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Jasamarga Transjawa Tol memperpanjang contraflow atau rekayasa lalu lintas dari kilometer (KM) 62 sampai dengan kilometer 47 arah Jakarta jalan tol Jakarta-Cikampek guna menghindari kemacetan akibat volume kendaraan arus balik tahun 2023.

Petugas PT Jasamarga Transjawa Tol di Purwakarta, Minggu mengatakan sebelumnya penerapan rekayasa lalu lintas telah diberlakukan dari kilometer 57 sampai dengan kilometer 47 jalan tol Jakarta-Cikampek.

Namun, atas diskresi kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol memperpanjang contraflow satu lajur dari kilometer 62 (Karawang Timur) sampai dengan kilometer 47 (Dawuan).

Pemberlakuan kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.

Terkait kendaraan yang melintas di Tol Cikampek arah Jakarta tidak hanya dipadati kendaraan pribadi namun juga bus serta truk dari berbagai daerah.

PT Jasa Marga juga mengimbau para pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima. Termasuk pula memastikan jumlah saldo uang elektronik, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal guna menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area.

Terakhir, Jasa Marga juga mengimbau apabila terdapat kejadian darurat di jalan tol, masyarakat dapat mengakses informasi lalu lintas terkini serta permintaan pelayanan lalu lintas melalui one call center 24 jam Jasa Marga Group di nomor 14080, Twitter @PTJASAMARGA. Serta aplikasi Travoy 4.0.1 untuk pengguna iOS dan Android.https://madusekali.com/wp-admin/

Perayaan Hari Raya Idul Fitri Kemungkinan Bareng

Pemerintah Siap Antisipasi Pemudik Yang Membludak

Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan), dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi lintas sektoral di Jakarta, Senin (25/3/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan), dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi lintas sektoral di Jakarta, Senin (25/3/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah memprediksi Hari Raya Idul Fitri 2024 bakal jatuh pada Rabu (10/4/2024). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemungkinan tidak ada perbedaan waktu Lebaran antara Pemerintah dengan Muhammadiyah.

“IDUL FITRI hampir bisa dipastikan jatuh pada 10 April 2024,” kata Muhadjir usai Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sek­toral Operasi Ketupat 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Untuk itu, Pemerintah mem­persiapkan dengan matang untuk menghadapi membludaknya pemudik yang berbondong-bondong pulang kampung (pulkam).

Muhadjir mengungkapkan, prediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada 5-8 April 2024. Sementara, puncak arus balik terjadi pada 13-16 April 2024.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengimbau para pemudik mempersiapkan dengan matang perjalanan yang akan dilakukan. Pengecekan kendaraan harus dilakukan, demi memastikan dalam kondisi layak dan aman.

Kemudian, kata Muhadjir, pemudik melapor ke RT/RW, serta Bhabinkamtibmas sebelum meninggalkan rumah.

Kondisi pemudik sendiri, terutama yang akan mengemudikan kendaraan, harus benar-benar bugar dan cukup istirahat.

Saat perjalanan, pemudik harus memastikan saldo e-toll cukup. Selain itu, kendaraan ha­rus diisi sesuai dengan kapasitas yang seharusnya.

“Jangan berhenti dan parkir di bahu jalan tol karena banyak sekali kejadian kecelakaan karena parkir dan berhenti di bahu jalan dan diseruduk dari be­lakang. Karena itu kami benar-benar minta diperhatikan,” te­gasnya.

Menurut Muhadjir, pemudik juga diimbau membatasi pem­berhentian di rest area maksimal 30 menit. Jika sudah selesai dengan keperluan atau istirahat di rest area, maka dipersilakan bergeser demi menghindari kepadatan.

Tidak hanya itu, Muhadjir meminta masyarakat tidak mu­dik menggunakan sepeda motor.

Berbagai program mudik gra­tis telah disediakan dan diharap­kan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

“Pemudik yang akan menyeberang hendaknya segera membeli tiket secara online lewat aplikasi dan sementara ini dipastikan tidak ada pembe­lian tiket di luar online,” imbau Muhadjir.

Kemudian, Pemerintah juga akan menggratiskan tarif tol fungsional selama momentum libur mudik Lebaran 2024.

Untuk tol komersial, Pemerintah akan menyiapkan diskon tarif. Tetapi tetap akan melihat situasi dan kondisi di lapangan saat mudik Lebaran nanti.

“Mengenai tol gratis untuk tol fungsional. Untuk komersial kemungkinan akan ada diskon seperti tahun lalu, hanya kita be­lum berkoordinasi dengan pihak operator,” ucapnya.

Menteri Perhubungan (Men­hub) Budi Karya Sumadi ber­harap masyarakat melakukan mudik Lebaran lebih awal. Hal tersebut untuk menghindari kemacetan di puncak arus mu­dik.

BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi juga meminta para kapolda mengantisipasi munculnya pasar tumpah saat libur Idul Fitri. Antisipasi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kemacetan.

“Karena pasar tumpah itu selalu menjadi masalah. Karenanya, Kapolda di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur harus segera melaksanakan koordinasi tentang itu,” pintanya.

Selain itu, dia mewanti-wanti Kapolda Kepulauan Riau, Ka­polda Jawa Timur, Kapolda Kalimantan Timur, dan Kapolda Sulawesi Selatan mengantisipasi jalur-jalur laut agar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan.

“Terakhir, Bandara Soetta dan Bandara Ngurah Rai akan penuh. Saya mohon kepada Pak Kapolri, Kapolda Banten dan Kapolda Bali untuk memberikan perhatian pada dua titik itu,” imbau BKS.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sebanyak 5.784 posko disiapkan untuk memberikan pelayanan saat mudik Lebaran.

“Apakah itu posko yang ada di jalan tol, rest area, arteri dan juga termasuk jalur-jalur yang kita siapkan untuk memberikan pengamanan di wilayah-wilayah wisata juga kita persiapkan,” ungkap Sigit.

Tak hanya itu, Polri juga mengerahkan 155.165 personel gabungan untuk memastikan mudik aman dan lancar.

Sigit menuturkan, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas soal pengendalian penyeberangan dan penundaan perjala­nan mudik di pelabuhan.

Menurut Sigit, arus mudik yang melalui jalur penyeberangan laut biasanya mengalami kepadatan. Untuk itu, dalam rapat dibahas soal Delaying System dan Buffer Zone.

“Kita evaluasi Buffer Zone khususnya yang akan masuk wilayah penyeberangan ke Merak karena biasanya potensi terjadi kepadatan, sehingga ma­syarakat mau tidak mau harus menunggu beberapa jam untuk masuk Merak,” tutur eks Kaba­reskrim Polri ini.

Sigit menekankan, semua upaya dan strategi yang di­siapkan lintas sektoral bertu­juan untuk memastikan ataupun mewujudkan arus mudik dan balik Idul Fitri 2024 berjalan dengan aman dan lancar.

“Seluruh kegiatan ini betul-betul kita gelar dan kita kawal, jaga agar mudik tahun ini berjalan aman dan lancar,” tegas Sigit.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan, TNI menyiapkan 67.955 personel TNI sebagai bantuan kepada Kepolisian dalam menghadapi masa Lebaran.

“Fasilitas pendukung seperti Hercules, helikopter, mobil derek dan ambulans perbantuan juga telah disiapkan apabila di­perlukan,” tuturnya.https://madusekali.com/wp-admin/

Gandeng China Energy, PLN Indonesia Power Kaji Pengembangan Energi Hijau

Disaksikan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan) dan Board Chairman of CEEC, Song Hailiang (kiri), penandatanganan Perjanjian Studi Pengembangan Bersama (Joint Development Study Agreement/ JDSA) dilakukan oleh Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha (kedua dari kanan) dan Chairman of China Energy International Group, Lyu Zexiang (kedua dari kiri) di Jakarta pada (21/3).
Disaksikan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan) dan Board Chairman of CEEC, Song Hailiang (kiri), penandatanganan Perjanjian Studi Pengembangan Bersama (Joint Development Study Agreement/ JDSA) dilakukan oleh Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha (kedua dari kanan) dan Chairman of China Energy International Group, Lyu Zexiang (kedua dari kiri) di Jakarta pada (21/3).

RM.id  Rakyat Merdeka – PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Indonesia Power menandatangani Perjanjian Studi Pengembangan Bersama atau Joint Development Studi Agreement (JDSA) dengan China Energy Engineering Group Co., Ltd (CEEC) di Jakarta, (21/03).

Kerja sama ini terkait pengembangan proyek energi hijau secara komprehensif di Sulawesi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai pemain kunci dalam agenda transisi energi di tanah air, PLN terus menjalin sinergi dengan mitra nasional dan global untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) secara masif.

Hal ini juga sejalan dengan agenda Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

”Penandatanganan kerja sama ini menjadi momen penting mengingat dalam waktu dekat Pemerintah bersama PLN akan merilis Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang baru. Di sana akan diatur terkait pembangunan pembangkit EBT skala besar dan green transmission line yang menghubungkan antar pulau di tanah air,” ujar Darmawan dalam HighLevel Business Meeting PLN-CEEC di Jakarta, (21/03).

Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan, dalam desain RUKN terbaru ditetapkan bahwa ekosistem EBT Indonesia akan ditopang oleh pembangkit berbasis hidro dan geothermal sebesar 32 Gigawatt (GW), serta pembangkit berbasis surya dan angin sebesar 28 GW.

Pengembangan green transmission line akan berperan krusial untuk menyalurkan listrik hijau antarpulau.

”Ada mismatch antara lokasi sumber hidro dan geothermal dengan pusat beban. Untuk itu, kita perlu menghubungkan Sumatera ke Jawa, Kalimantan ke Jawa, Nusa Tenggara Timur ke Jawa, Kalimantan ke Sulawesi, yang di dalamnya akan ada proyek besar perancangan dan pengembangan green transmission line,” lanjut Darmawan.

Board Chairman of CEEC Group, Song Hailiang mengatakan, pihaknya siap mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai NZE di tahun 2060 atau lebih cepat.

Dalam hal ini CEEC optimistis karena telah memiliki sejarah panjang kerja sama pengembangan EBT dengan PLN.

”Indonesia merupakan mitra penting China dalam bersama-sama membangun dan berkontribusi terhadap target NZE 2060 di Indonesia,” tutup Song.https://madusekali.com/wp-admin/

Top, Investasi Hulu Migas Semester I 2023 Naik 21 Persen

Capaian investasi SKK Migas meningkat 21 persen jika dibandingkan dengan investasi pada semester sebelumnya. (Ilustrasi SKK Migas)
Capaian investasi SKK Migas meningkat 21 persen jika dibandingkan dengan investasi pada semester sebelumnya. (Ilustrasi SKK Migas)

RM.id  Rakyat Merdeka – Industri hulu migas berhasil membukukan investasi sebesar US$ 5,7 miliar selama semester I tahun 2023.

Capaian ini meningkat 21 persen jika dibandingkan dengan investasi pada semester I tahun 2022 yang berada pada angka US$4,7 miliar.

“Pertumbuhan investasi ini terbilang signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan investasi global yang hanya mencapai 5,4 persen. Ini merupakan tren positif untuk iklim investasi hulu migas di Indonesia,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Jakarta, Selasa (18/7).

Sampai dengan akhir tahun 2023, investasi diharapkan akan menyentuh angka US$15,5 miliar atau lebih tinggi 28 persen dibanding realisasi investasi tahun 2022 yang mencapai US$12,1 miliar.

Jika berhasil diwujudkan, maka investasi tahun ini akan menjadi capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Dwi mengatakan peningkatan tren investasi merupakan respons investor terhadap perbaikan sistem fiskal dan enabler investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, dari aspek legal dan kontraktual, investor masih mengharapkan perbaikan terutama terkait undang-undang migas yang perlu segera diselesaikan.

Dari sisi teknis operasional, peningkatan investasi hulu migas masih terkendala pengeboran sumur karena safety stand down, ketersediaan rig dan tenaga kerja.

Namun, peningkatan tren investasi hulu migas secara global diharapkan akan terus mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

“Peningkatan investasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan eksplorasi dan memastikan production no decline,” ujarnya.

Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf menyampaikan, Semester I tahun 2023 ini, industri hulu migas berhasil mencapai tingkat Reserves Replacement Ratio (RRR) 52,9 persen dengan penambahan cadangan sebesar 340 MMBOE.

“Capaian RRR Semester 1 ini jauh di atas target RRR Semester 1 tahun 2023 yang sebesar 19 persen, dan sampai akhir tahun RRR diharapkan akan mencapai 138,3 persen,” ujar Nanang.

Nanang menyebut, pada periode ini, industri hulu migas juga telah menyumbang penerimaan negara sebesar US$6,8 miliar atau sekitar Rp 99,9 triliun.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Benny Lubiantara mengatakan, penemuan eksplorasi 2023 menghasilkan total sumberdaya 216 MMBOE.

“Dari 11 sumur eksplorasi, 6 sumur telah selesai, 6 discovery, 1 sumur belum di test dan 4 sumur masih on going,” ujar Benny.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo menambahkan, SKK Migas juga menargetkan 11 proyek hulu migas untuk onstream di 2023. Proyek-proyek ini diharapkan akan menambah kapasitas produksi sebesar 19.077 BOPD dan 454 MMSCFD.

 “Sebagian besar proyek tersebut akan Onstream pada Q3 dan Q4 tahun 2023 dengan capex sebesar US$ 709,2 juta atau setara Rp. 10,64 triliun,” kata Wahju.

Terkait dengan Proyek Strategis Nasional Hulu Migas 2023 Wahju menyampaikan, Tangguh Train 3 akan first drop LNG sebelum tanggal 17 Agustus 2023, untuk Indonesia Deepwater Development Pengalihan Participating Interest rencana selesai Juli 2023 dan onstream pada tahun 2027.

“Sementara Abadi Masela pengalihan Participating interest diharapkan rampung bulan Juli 2023 dengan target onstream tahun 2029,” tegasnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung penurunan emisi karbon, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko bilang, industri hulu migas juga telah melakukan sejumlah langkah.

Di antaranya, pilot project teknologi Huff and Puff dan inisiasi teknologi CCS-CCUS, manajemen penggunaan energi, pengurangan fugitive emissionzero routine flaring, formulasi kebijakan dan kegiatan penghijauan. Pada Semester I 2023, industri hulu migas telah menanam 446 ribu pohon.

“Ini akan terus kami lakukan bersama KKKS dan melibatkan stakeholder di wilayah operasi dan diakhir tahun kita harapkan mencapai lebih dari 2 juta pohon yang akan ditanam,“ kata Rudi.

Sekretaris SKK Migas, Shinta Damayanti melanjutkan, dalam waktu dekat SKK Migas akan melangsungkan kegiatan “one two trees”, one employee two trees  setiap pekerja industri hulu migas akan melakukan penanaman 2 pohon sebagai bentuk kepedulian dan dukungan industri hulu migas dalam rangka Low Carbon Initiative.

Shinta juga menyampaikan rencana penyelenggaraan 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 pada 20 – 22 September 2023 di Bali dengan tema “Advancing Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development”.

Shinta mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang koordinasi bagi seluruh stakeholder untuk bersama-sama meng unlock policy dan enabler untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi.

“Selain itu untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pada akhirnya meningkatkan ketahanan energi untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Shinta.https://madusekali.com/wp-admin/

Optimalkan Layanan Jasa, Pos Indonesia Gandeng PT Indonesia Comnets Plus 

Penandatangan kerja sama Pos Indonesia dan PT Indonesia Comnets Plus. (Foto: Ist)
Penandatangan kerja sama Pos Indonesia dan PT Indonesia Comnets Plus. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, dan PT Indonesia Comnets Plus menandatangani nota kesepahaman terkait Rencana Kerja Sama Optimalisasi Layanan Jasa dan Sinergi Pengembangan Usaha. Penandatangan dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024).

Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris, dan Direktur Bisnis Konekvitas PT Indonesia Comnets Plus Sigit Witjaksono. 

“Tujuan dari kerja sama ini yaitu terkait pembahasan dan diskusi rencana optimalisasi layanan jasa, dan sinergi pengembangan usaha agar saling memberi manfaat bagi kedua pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris.

Berbarengan dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Pos Indonesia menyelenggarakan CEO Summit 2024 dengan tema Thriving On Turbulence, yang juga merupakan judul buku yang akan diluncurkan oleh PosIND. 

CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Graha Pos Indonesia, Bandung, ini merupakan rapat pimpinan tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh senior leader kantor pusat, regional, cabang, termasuk anak perusahaan dan badan afiliasi di bawah naungan PosIND Group.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, SH., KN, mewakili Kepala LKPP, hadir sebagai narasumber yang membahas mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), serta Ketentuan Pengalihan dan/ atau sub kontrak. Acara tersebut juga diisi tausiah secara daring oleh Habib Muhammad Bin Anies Shahab.https://madusekali.com/wp-admin/

Optimalkan Layanan Jasa, Pos Indonesia Gandeng PT Indonesia Comnets Plus 

Penandatangan kerja sama Pos Indonesia dan PT Indonesia Comnets Plus. (Foto: Ist)
Penandatangan kerja sama Pos Indonesia dan PT Indonesia Comnets Plus. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, dan PT Indonesia Comnets Plus menandatangani nota kesepahaman terkait Rencana Kerja Sama Optimalisasi Layanan Jasa dan Sinergi Pengembangan Usaha. Penandatangan dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024).

Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris, dan Direktur Bisnis Konekvitas PT Indonesia Comnets Plus Sigit Witjaksono. 

“Tujuan dari kerja sama ini yaitu terkait pembahasan dan diskusi rencana optimalisasi layanan jasa, dan sinergi pengembangan usaha agar saling memberi manfaat bagi kedua pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris.

Berbarengan dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Pos Indonesia menyelenggarakan CEO Summit 2024 dengan tema Thriving On Turbulence, yang juga merupakan judul buku yang akan diluncurkan oleh PosIND. 

CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Graha Pos Indonesia, Bandung, ini merupakan rapat pimpinan tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh senior leader kantor pusat, regional, cabang, termasuk anak perusahaan dan badan afiliasi di bawah naungan PosIND Group.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, SH., KN, mewakili Kepala LKPP, hadir sebagai narasumber yang membahas mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), serta Ketentuan Pengalihan dan/ atau sub kontrak. Acara tersebut juga diisi tausiah secara daring oleh Habib Muhammad Bin Anies Shahab.https://madusekali.com/wp-admin/

Pratikno Kubur Gosip Dititipkan Jadi Menteri

Mensesneg Pratikno. (Foto: Antara)
Mensesneg Pratikno. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka – Mensesneg, Pratikno membantah gosip Presiden Jokowi menitipkan sejumlah nama, termasuk dirinya, kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar dipilih menjadi menteri. 

Gosip soal susunan kabinet muncul tak lama setelah Prabowo ditetapkan KPU sebagai pemenang pilpres pada 20 Maret lalu. Salah satu gosip yang ramai diberitakan adalah Jokowi disebut menitipkan sejumlah orang kepercayaannya, antara lain Pratikno agar kembali menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Gosip tersebut makin terdengar kencang setelah Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani bertemu Pratikno, pekan lalu. 

Gosip itu, rupanya sampai juga ke telinga Pratikno. Menanggapi hal itu, Pratikno dengan tegas membantah sambil berkelakar. “Titipan? Kayak Gofood, Gojek saja. Ya enggak lah,” kata Pratikno, kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (3/4/2024). Gofood yang dimaksud Pratikno adalah aplikasi layanan pesan makan.

Saat ditanya apakah bersedia menjadi menteri di kabinet Prabowo, Pratikno menjawab diplomatis. Kata dia, siap bekerja di mana pun. 

“Ya kita (saya) berusaha untuk membantu agar berkontribusi untuk pemerintah yang terbaik. Berkontribusi banyak cara. Kembali sebagai akademisi kan juga berkontribusi,” ujar eks Rektor Universitas Gadjah Mada, itu.

Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie Setiadi juga membantah gosip yang menyebut Jokowi menitipkan sejumlah nama kepada Prabowo. Menkominfo ini memastikan kabar Jokowi titip-menitip itu, hanya gosip politik. Meski begitu, Budi Arie mengatakan, siapa saja boleh saja mengusulkan nama menteri di kabinet mendatang.

“Usulan boleh aja. Kalian ngusulin siapa juga boleh nggak dilarang. Namanya demokrasi. Kalian yang usulin semua juga boleh,” cetusnya. 

Sementara Rosan membantah pertemuan dengan Pratikno untuk membahas politik. Kata dia, kapasitasnya saat bertemu Pratikno adalah sebagai eks Dubes RI untuk Amerika Serikat. Kedatangannya untuk mencocokkan agenda Jokowi dengan acara yang akan dihelat di AS. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana juga membantah keterlibatan Jokowi dalam pembentukan kabinet pemerintahan mendatang.

“Perlu ditegaskan, pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024,” kata Ari.

Ari menegaskan, Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Jokowi sendiri membantah ikut terlibat dalam penyusunan kabinet mendatang. Kata dia, soal kabinet harusnya tanya kepada Prabowo.https://madusekali.com/wp-admin/

Terima Gratifikasi, Divonis 10 Tahun Penjara

Eks Pejabat Bea Cukai Geleng-geleng Kepala

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Andhi Pramono usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, (1/4/2024). (Foto: Randi Tri Kurniawan/RM)
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Andhi Pramono usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, (1/4/2024). (Foto: Randi Tri Kurniawan/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Makassar Andhi Pramono tak dapat menyembunyikan rasa kecewanya usai mendengarkan vonis hakim.

“Terima kasih Yang Mulia. Insya Allah saya akan melakukan banding,” tandasnya merespons putusan yang dijatuhkan ke­padanya atas perkara penerimaan gratifikasi sebanyak Rp 58,9 miliar di Pengadilan Tipikor Ja­karta Pusat, Senin, 1 April 2024.

Setelah majelis hakim meninggalkan persidangan, Andhi sem­pat berdiskusi dengan penasihat hukumnya, Eddhi Sutarto.

Beringsut ia bergegas meninggalkan ruang sidang Kusumahatmadja. Langkah kakinya diper­cepat. Tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya, kendati wartawan menyerbunya.

Di luar ruang sidang, Andhi tampak menggelengkan kepalanya beberapa kali, menandakan ia tak terima dengan tingginya pidana yang bakal dilakoni.

Sementara majelis hakim yang diketuai Djuyamto dengan hakim anggota Bambang Joko Winarno dan Hiashinta Manalu, menjatuhkan vonis terhadap Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun.

“Dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Hakim Djuyamto membacakan amar putusannya.

Hakim menyatakan, Andhi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi.

Hakim meyakini, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Ta­hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, hakim menetap­kan, seluruh barang bukti yang berjumlah 510 tetap berada di tangan jaksa KPK. “Dipergu­nakan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama tersangka Andhi Pra­mono,” putus hakim.

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim juga memper­timbangkan hal yang membe­ratkan dan meringankan atas diri Andhi Pramono. Hal memberat­kan, perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pencegahan dan pem­berantasan tindak pidana ko­rupsi, perbuatan terdakwa telah mengurangi kepercayaan publik atau masyarakat terhadap insti­tusi Bea dan Cukai, dan selama persidangan Andhi tak pernah mengakui perbuatannya.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, serta belum pernah dihukum.

Vonis tersebut hampir sama dengan tuntutan jaksa yang menuntut Andhi dengan hukuman 10 tahun dan 3 bulan penjara. Jaksa juga menuntut agar Andhi Pramono dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Menurut hakim, Andhi terbukti menerima gratifikasinya sejak 22 Maret 2012 hingga 27 Januari 2023 dengan nilai total Rp 50.286.275.189,79. Kemudian, juga menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang asing, yakni 264.500 dolar Amerika Serikat (USD) setara Rp 3.800.871.000 dan 409 ribu dolar Singapura (SGD) setara Rp 4.886.970.000. Sehingga keseluruhan jumlahnya mencapai Rp 58.974.116.189,79.

“Bahwa terdakwa menerima gratifikasi tersebut ada yang secara langsung dan ada pula uang melalui rekening bank,” ungkap hakim.

Hakim juga merinci sejumlah rekening bank yang digunakan terdakwa dalam menampung pundi-pundi uang tersebut. Di an­taranya rekening bank atas nama Andhi, yakni Bank Muamalat, Permata, Mandiri, dan BCA. Se­lain itu, lewat sejumlah rekening Bank BCA atas nama orang lain yang dikuasainya (nominee), yakni Rony Faslah, Sia Leng Salem, Kamariah, Ikhsanuddin, Radiman, Nur Kumala Sari, Yanto Andar. Dan satu rekening Bank BNI atas nama Kamariah.

Majelis juga merinci peneri­maan gratifikasi terdakwa yang dilakukan melalui tiga cara. Pertama adalah lewat transfer ke rekening yang dikuasai Andhi, dengan cara tunai, dan gratifikasi dalam bentuk mata uang asing.

Penerimaan secara transfer di antaranya, dari pengusaha sem­bako di Karimun bernama Suryanto sebanyak 32 kali dengan total Rp 2.375.000.000, sejak 2 April 2012 hingga 4 Juni 2012. Dari pengusaha di Batam ber­nama Roni Faslah sebanyak 81 kali transaksi dengan jumlah Rp 2.796.000.000 selama 22 Mei 2012 hingga 15 Desember 2020. Dari PT Agro Makmur Che­mindo sebesar Rp 1.526.000.000 sejak 21 September 2015 sampai 10 September 2018.

Kemudian, penerimaan dari Rudi Hartono dalam 7 kali transfer dengan total Rp 1.170.000.000 pada tahun 2015. Dari Rudi Suwandi dalam lima kali transaksi total Rp 345 juta, yang beberapa di antaranya untuk perbaikan mobil BMW dan renovasi rumah dinasnya di Makassar. Dari Komisaris PT Indokemas Adikencana Johanes Komarudin dengan total Rp 360 juta sejak 3 Oktober 2018 sampai tahun 2022, di antaranya untuk biaya rumah sakit Andhi dan bi­aya kuliah anaknya. Dari pemilik manfaat PT Putra Pulopotong Perkasa Hasim bin Labahasa dan sebanyak 15 kali transaksi deng­an total Rp 952 juta selama 11 Januari 2019 hingga 3 November 2022. Dari pemilik manfaat PT Global Buana Samudera Sukur Laidi seluruhnya Rp 480 juta sejak September 2021 hingga 11 November 2022.

Lalu, ada penerimaan lainnya saat Andhi menjabat Kepala Seksi Penindakan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat se­jumlah Rp 7.076.047.006. Dari Direktur Transportasi PT Bahari Berkah Madani Widia Rahman dalam kurun 2015 sampai 2022 sebesar Rp 1.260.000.000. Dari PT Marinten dalam kurun 2018 sampai 2020 sejumlah Rp 312 juta. Dari Direktur PT Bintang Abadi Raya Indra Rohelan sebe­sar Rp 1 miliar pada 21 Ma­ret 2019. Dari PT Yoris Maju Bersama sebesar Rp 290 juta pada tahun 2020. Dari Irawan Djajalaksana selaku Komisaris PT Sinar Mandiri menerima Rp 172 juta pada tahun 2020. Dari Junaedi Ong selaku Komisaris PT Cahaya Alam Lestari seluruhnya sebesar Rp 650 juta pada 30 Ma­ret 2021 sampai 8 Oktober 2021. Dari Djunaedi sebesar Rp 80 juta pada 14 April 2022.

Berikutnya, penerimaan dalam bentuk uang tunai. Andhi Pramono menerima uang tu­nai sejumlah Rp 4.176.850.000 pada 19 Juni 2012 sampai 24 November 2022 melalui Sia Leng Salem. Uang sejumlah Rp 389.500.000 dalam kurun 2 Agustus 2013 sampai 8 Juli 2015. Menerima uang seluruh­nya 1.094.000.000 selama 20 Mei 2013 sampai 11 November 2019. Menerima uang berjum­lah Rp 559 juta selama kurun 19 September 2016 sampai 9 Oktober 2018. Menerima uang Rp 160 juta pada 28 Desember 2020. Kemudian, menerima uang sebesar Rp 814.500.000 selama 6 Desember 2021 sampai 15 Juli 2022. Menerima uang seluruhnya Rp 200 juta selama 14 hingga 24 November 2022.

Sementara penerimaan dalam bentuk mata uang asing, terdak­wa menerimanya dalam kurun 2019 hingga 2022. Andhi menerima USD 167.300 setara Rp 2.380.709.000 dan SGD 369 ribu setara Rp 4.472.430.000.

Selanjutnya, uang-uang asing itu ditukarkan ke mata uang ru­piah oleh istri terdakwa, Nurlina Burhanuddin melalui Andalan Super Prioritas Money Changer. Lalu dengan menyuruh beberapa orang meminta pihak money changer mentransfer ke reke­ning atas nama Ikhsanuddin dan Kamariah yang dikuasai Andhi Pramono.

Hakim juga mengungkapkan adanya penerimaan lain oleh Andhi selama kurun 16 Oktober 2018 sampai 8 November 2022. Penerimaan dalam bentuk uang asing itu setara dengan jumlah Rp 2.347.662.193,79. Lagi-lagi istri Andhi meminta pihak money changer mentransfer hasil penu­karan tersebut ke sejumlah reke­ning yang dikuasai suaminya.

Lalu, Andhi juga menerima SGD 40 ribu atau setara Rp 414.540.000 dan USD 97.200 se­tara Rp 1.420.162.000 dalam rentang 25 Juni 2020 sampai 3 April 2021. Andhi meminta cleaning service di DJBC Jakarta bernama Taufik Hidayat menukarkannya ke VIP Money Changer.

Kemudian, hakim juga menemukan bukti adanya penerimaan lainnya sejak Andhi menjabat Kepala Seksi Penindakan Kan­wil DJBC Riau dan Sumatera Barat hingga saat telah menjabat Kepala KPPBC Makassar.

“Berupa setor tunai sebanyak 233 kali transaksi hingga keseluruhannya berjumlah Rp 20.830.020.130 tanpa keterangan identitas pengirim,” ungkap ha­kim.

Uang tersebut diterima terdak­wa via rekening atas nama Rony Faslah, Sia Leng Salem, Yanto Andar, Ikhsanuddin, Kamariah, Radiman, Nur Kumala Sari. Se­luruhnya di bawah kuasa Andhi Pramono.

Lalu sejak 21 Februari 2013 hingga 25 November 2021, Andhi juga menerima setoran lainnya sebanyak 70 kali tran­saksi. Total uang sejumlah Rp 2.120.000.000 itu berasal dari Hendra, Rudiman, dan pihak lain­nya tanpa keterangan identitas pengirim melalui rekening Bank BNI milik Kamariah.

Namun atas sejumlah peneri­maan pundi-pundi tersebut, An­dhi Pramono tidak dapat mem­buktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum. Karenanya, majelis hakim berpendapat bah­wa uang itu sebagai gratifikasi yang diterima terdakwa.

“Menimbang bahwa berdasar­kan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur setiap gratifikasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,” beber hakim.

Sita Tanah

Adapun KPK hingga kini masih menelusuri perkara TPPU Andhi Pramono. Salah satunya melakukan penyitaan beberapa aset miliknya.

Terbaru, lembaga antirasuah kembali menyita aset milik Andhi berupa tanah dengan luas 2.597 meter persegi di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Penyitaan dilakukan dalam upaya mengungkap dan menelu­suri aliran uang dari tersangka AP (Andhi Pramono), yang kemu­dian digunakan untuk mengabur­kan asal usul penerimaannya,” ungkap Kepala Bagian Pem­beritaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin, 1 April 2024.

Ali memastikan, pengumpulan alat bukti serta pencarian aset-aset lainnya masih terus berlanjut dalam upaya melengkapi ber­kas penyidikan dugaan perkara TPPU yang menjerat Andhi.

“Sejauh ini nilai total aset yang sudah disita sekitar Rp 76 miliar, dan masih terus dilaku­kan penelusuran lebih lanjut,” sambungnya.https://madusekali.com/wp-admin/